Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing saat meninjau pembangunan infrastruktur di Pematangsiantar Foto : Eko/mr

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI meninjau secara langsung perkembangan infrastruktur baik di bidang PUPR maupun Perhubungan di Kota Pematangsiantar. Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing yang memimpin kunspek tersebut berharap pembangunan infrastruktur di Pematangsiantar menjadi penunjang ekonomi masyarakat. 

"Kunjungan Spesifik komisi V DPR RI pada kesempatan kali ini dilakukan dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat," papar Anthon di Balai Kota Pematangsiantar, Sumut, Kamis (07/2/2019). 

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting, dalam penunjang ekonomi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu kota tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Tim Kunspek Komisi V meninjau antara lain jalan lintas Pematangsiantar, pengelolaan terminal bus Tanjung Pinggir Pematangsiantar, Penyediaan Bus kepada Universitas Simalungun, Jalan Lingkar Pematangsiantar, Bendungan Balbolon, Pembangunan Rusun Nomensen dan Rusun Karmel Katholik. 

Menurut Anthon tinjauan langsung ke lokasi-lokasi infrastruktur yang akan, sedang, dan telah dibangun oleh Pemerintah Pusat di Kota Pematangsiantar bisa diketahui permasalahan-permasalahan yang masih terjadi terkait dengan infrastruktur dan perhubungan sehingga bisa dicarikan solusi bersama dengan mitra terkait. 

Pembangunan infrastruktur yang baik di suatu kota akan mampu mendorong peningkatan ekonomi di kota tersebut. Sebab, ketersediaan infrastruktur dapat mempermudah arus perekonomian agar dapat melakukan ekspansi seluas mungkin, mengurangi biaya produksi hingga dapat menimbulkan efek multiplier.

Tim Kunspek Komisi V didampingi oleh mitra dari Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan. Sedangkan dari Kementerian Perhubungan didampingi oleh Ditjen Hubdat, Ditjen Hubud, BMKG, dan BASARNAS. (eko/sf)